Pendahuluan
Wacana penerapan single profile oleh pemerintah kembali menjadi topik penting dalam dunia perpajakan Indonesia. Sistem ini dirancang sebagai langkah besar modernisasi administrasi pajak melalui integrasi data wajib pajak secara menyeluruh. Pemerintah menilai bahwa berbagai celah ketidakpatuhan selama ini muncul karena data antar instansi tidak saling terhubung. Melalui single profile, setiap wajib pajak akan memiliki satu identitas terpadu yang memuat seluruh informasi terkait aktivitas ekonomi, perpajakan, kepabeanan, dan transaksi lainnya.
Konsep ini terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya merupakan langkah strategis yang dapat mengubah wajah pengawasan pajak di Indonesia. Namun, di tengah riuh rendah pembahasannya, muncul satu pertanyaan utama: apakah single profile benar-benar akan menjadi solusi efektif dalam menutup celah kepatuhan pajak, atau hanya sekadar wacana yang indah secara konsep namun sulit diterapkan secara nyata?
Apa dan Mengapa Single Profile Diperlukan?
Single profile adalah model integrasi data lintas instansi yang menggabungkan data perpajakan, NIK-NPWP, data kepabeanan, data transaksi, serta informasi aktivitas usaha dalam satu panel data. Selama ini, otoritas pajak sering menghadapi tantangan akses data yang parsial sehingga pengawasan tidak maksimal. Dengan sistem baru ini, pemerintah berharap dapat melihat gambaran utuh mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak.
Penerapan single profile juga selaras dengan upaya memperkuat compliance risk management, yaitu sistem penilaian risiko yang memungkinkan DJP mengidentifikasi wajib pajak berisiko tinggi secara lebih cepat dan akurat.
baca selengkapnya https://gpkonsultanpajak.co.id/hapus-denda-pbb-p2-hingga-100-panduan-lengkap-program-jakarta-2025-bersama-great-performance-consulting/
baca selengkapnya https://www.gptaxconsultant.com/great-performance-consulting-trusted-2025-corporate-annual-tax-return-expert/
Manfaat Besar yang Diantisipasi
Beberapa manfaat yang digadang-gadang dari penerapan single profile antara lain:
- Menutup Celah Penghindaran Pajak
Selama ini, perbedaan data antar instansi memungkinkan adanya ruang bagi wajib pajak untuk menyembunyikan sebagian aktivitas ekonominya. Dengan data terpadu, ketidaksesuaian laporan SPT dapat langsung terdeteksi.
- Efisiensi Administrasi
Integrasi data akan mempermudah pelaporan SPT, validasi identitas, hingga proses verifikasi administrasi. Wajib pajak tidak perlu lagi mengulang pengisian data yang sebenarnya sudah tersimpan di sistem.
- Pengawasan Lebih Tepat Sasaran
DJP dapat melakukan pemeriksaan berbasis risiko dengan lebih presisi. Wajib pajak yang patuh tidak perlu takut diperiksa secara acak, sementara yang berisiko tinggi dapat ditindak lebih cepat.
- Memperkuat Basis Penerimaan Negara
Dengan semakin sempitnya ruang penghindaran, potensi penerimaan negara dari pajak, bea cukai, dan PNBP dapat meningkat secara signifikan.
Tantangan Implementasi yang Tidak Boleh Diabaikan
Walaupun menjanjikan, penerapan single profile tidak bebas masalah. Ada sejumlah tantangan besar yang harus diatasi:
- Kualitas dan Kebersihan Data
Integrasi data lintas instansi memerlukan data yang valid, mutakhir, dan bebas duplikasi. Jika data dasar masih bermasalah, maka hasil integrasi juga akan tidak akurat.
- Perlindungan Privasi dan Keamanan Sistem
Ketika semakin banyak data sensitif digabungkan, risiko kebocoran data meningkat. Pemerintah harus memastikan adanya standar keamanan informasi yang tinggi.
- Kesiapan Infrastruktur Teknologi
Modernisasi sistem membutuhkan perangkat, jaringan, dan platform yang stabil. Tidak hanya DJP, tetapi juga seluruh instansi terkait harus siap secara teknologi.
- Adaptasi UMKM dan Wajib Pajak Kecil
Perubahan ini berpotensi menimbulkan beban baru bagi UMKM yang mungkin kurang memahami teknologi. Pendampingan dan edukasi menjadi hal yang wajib disiapkan.
Efektif atau Tidak?
Secara konsep, single profile merupakan langkah maju dan sangat potensial menutup celah kepatuhan pajak. Namun, efektivitasnya bergantung pada kualitas implementasi. Integrasi data yang tidak konsisten, infrastruktur yang belum siap, hingga minimnya edukasi bagi wajib pajak dapat membuat kebijakan ini tidak berjalan optimal. Dengan kata lain, single profile memang menjanjikan, tetapi keberhasilannya membutuhkan komitmen kuat, koordinasi antar lembaga, serta kesiapan teknis dan regulasi yang matang.
Peran Strategis Great Performance Consulting
Di tengah perubahan besar ini, Great Performance Consulting hadir sebagai mitra yang membantu pelaku usaha memahami, mempersiapkan, dan menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. Kami menyediakan layanan:
- Audit kesiapan data dan analisis risiko
- Pendampingan kepatuhan pajak berbasis integrasi data
- Pelatihan tim keuangan dan pajak terkait implementasi single profile
- Konsultasi strategi bisnis yang adaptif terhadap perubahan regulasi
Dengan dukungan profesional, perusahaan dapat memastikan transisi menuju sistem baru berjalan mulus, efisien, dan tetap aman.
Penutup
Wacana single profile memang riuh dibicarakan, tetapi potensinya sangat besar untuk meningkatkan kepatuhan dan menutup celah penghindaran pajak. Implementasi yang tepat dapat membawa perubahan signifikan. Melalui pendampingan ahli seperti Great Performance Consulting, pelaku usaha tidak hanya siap beradaptasi, tetapi juga dapat memaksimalkan peluang dari kebijakan baru ini.
baca selengkapnya https://www.gpkonsultanpajak.com/wajib-tahu-7-hal-penting-dalam-perubahan-total-spt-pph-badan-2025.html
baca selengkapnya https://www.gpckonsultanpajak.com/pph-21-dtp-pariwisata-2025-5-langkah-praktis-memanfaatkan-pmk-72-2025/
